langgananinfo.com – Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan tanggapan atas rencana penerapan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat oleh pemerintah. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan petani. “Yang terpenting adalah kebijakan pemerintah harus berpihak pada produsen, yaitu petani,” kata Amran dalam acara tasyakuran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 4 juta ton di Jakarta Selatan, Jumat (30/5). Ia menyebut, Kementan akan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan petani kelapa.
“Baca Juga: Erick Thohir Tegaskan Tim Simon Tahamata Harus Objektif”
Harga Kelapa Naik, Petani Raup Keuntungan Lebih Tinggi
Amran menyoroti bahwa harga kelapa bulat di pasaran saat ini mengalami kenaikan signifikan. Harga yang sebelumnya hanya sekitar Rp1.000 per kilogram kini mencapai Rp8.000–Rp10.000. Bahkan, harga per butir kelapa bisa mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000. Dengan kenaikan ini, petani mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Namun, Amran menegaskan bahwa ekspor tetap harus didahului dengan pemenuhan kebutuhan kelapa dalam negeri. “Prioritas kita adalah menyediakan kebutuhan rakyat dan menjaga kedaulatan pangan, baru setelah itu ekspor,” tegasnya.
Pemerintah Bahas Hilirisasi untuk Tingkatkan Nilai Tambah
Selain menanggapi pungutan ekspor, Amran juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok rencana hilirisasi kelapa. Tujuan hilirisasi adalah meningkatkan nilai tambah dari kelapa, agar petani tidak hanya menjual dalam bentuk kelapa bulat. Menurutnya, produk turunan kelapa bisa memberikan nilai jual yang lebih tinggi. “Kita terus bahas soal hilirisasi. Jika berhasil, nilai tambahnya akan meningkat dan petani kelapa bisa lebih sejahtera,” kata Amran. Ia menambahkan, hilirisasi akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di daerah dan memperkuat industri pengolahan kelapa nasional, dari minyak hingga produk turunan lainnya.
Rapat Lintas Kementerian Bahas Potensi Hilirisasi Komoditas
Amran sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Pertemuan tersebut membahas hilirisasi sejumlah komoditas pertanian, termasuk kelapa. Saat ini, ekspor kelapa bulat dari Indonesia mencapai 2 juta ton per tahun dengan nilai sekitar Rp20 triliun. Dengan hilirisasi, pemerintah menargetkan nilai ekspor tersebut bisa meningkat hingga tiga kali lipat. Pemerintah juga berupaya menarik investasi baru di sektor pengolahan kelapa, sehingga potensi ekonomi lokal meningkat, industri pengolahan berkembang, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah bisa dikurangi secara signifikan.
“Baca Juga: Vivo Pad 5 Resmi, Tablet 12,1 Inci dengan Chip Dimensity 9300+”
Ekspor Kelapa Naik Tajam, Pemerintah Masih Godok Besaran PE
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor kelapa bulat meningkat signifikan pada kuartal pertama 2025. Total ekspor dari Januari hingga Maret 2025 mencapai 109.900 ton dengan nilai USD 45,66 juta. Tahun sebelumnya, angka ekspor di periode sama hanya 77.270 ton senilai USD 18,48 juta. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa pemerintah masih membahas besaran pungutan ekspor. Keputusan akhir dijadwalkan selesai dalam satu hingga dua minggu ke depan.
