Langganan info – Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan PPATK untuk membahas pembentukan Satgas Anti Judi Online yang baru oleh Presiden Jokowi. Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra, Habiburokhman, menyoroti pentingnya roadmap dan strategi yang jelas untuk satgas ini dalam memberantas judi online.
Habiburokhman juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kinerja satgas sejenis di masa lalu. Seperti Satgas Saber Pungli yang dinilai gagal dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.[1] Dia menyoroti bahwa pengalaman dengan satgas yang dipimpin oleh Mahfud MD menunjukkan kebutuhan untuk perubahan yang lebih maksimal dan efektif dalam pendekatan satgas anti korupsi.
Dalam diskusi tersebut, Habiburokhman menekankan agar satgas ini tidak mengulangi nasib yang sama seperti satgas sebelumnya. Dia berharap agar pemerintah dengan serius mempertimbangkan perencanaan dan implementasi yang matang untuk memastikan keberhasilan satgas baru ini dalam menanggulangi permasalahan judi online di Indonesia.
“Baca juga: Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 Antara Anies, Ahok, dan Dilema PDIP“ [3]
Habiburokhman, yang dikenal aktif dalam memperjuangkan isu hukum dan keamanan. Menunjukkan kepeduliannya terhadap efektivitas lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menanggulangi masalah sosial seperti judi online.[2] Dalam konteks rapat kerja dengan PPATK, dia tidak hanya menyoroti kegagalan satgas sebelumnya. Tetapi juga mengajukan pertanyaan kritis mengenai roadmap dan strategi konkret yang akan ditempuh oleh Satgas Anti Judi Online yang baru.
Perbandingan yang dibuatnya dengan Satgas Saber Pungli yang diinisiasi oleh mantan Menkopolhukam Mahfud MD. Yang dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, menggarisbawahi kebutuhan akan perubahan pendekatan dan pendampingan yang lebih proaktif.[4] Pengalaman Habiburokhman dengan satgas sebelumnya mencerminkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan strategi yang terukur dalam menjalankan misi satgas.
Selain itu, Habiburokhman juga menekankan perlunya konsistensi dalam penegakan hukum terkait. Yang tidak hanya mencakup aspek penindakan tetapi juga pencegahan dan edukasi. Ini sesuai dengan upaya untuk mengurangi dampak negatif perjudian online terhadap masyarakat, terutama kalangan muda yang rentan terpengaruh.
“Simak juga: Kerusuhan Demo Pajak di Kenya, Belasan Tewas Ditembak Polisi“ [5]
Dengan demikian, rapat kerja tersebut tidak hanya menjadi forum untuk evaluasi terhadap kinerja satgas sebelumnya. Tetapi juga momentum untuk menyusun kerangka kerja yang solid dan efektif bagi Satgas Anti Judi Online yang baru. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia di era digital ini.
[1] https://m.tribunnews.com/nasional/2024/06/26/satgas-anti-judi-online-diharapkan-tak-bernasib-sama-seperti-satgas-saber-pungli-yang-dinilai-gagal
[2] https://nasional.kompas.com/read/2024/06/26/07212431/satgas-pemberantasan-judi-online-tak-langsung-sasar-bandar-prioritaskan?page=all
[3] https://jangkauaninfo.com/berita/pemilihan-gubernur-dki-jakarta-2024-antara-anies-ahok-dan-dilema-pdip/
[4] https://www.metrotvnews.com/read/bzGCz48v-efektivitas-satgas-judi-online-diragukan-bila-tak-ada-aksi-nyata
[5] https://infoinspiratif.com/berita/kerusuhan-demo-pajak-di-kenya-belasan-tewas-ditembak-polisi/
